Travel (Diminta) Belajar dari Masa Lalu

  • By Efrie C
  • 2015-11-16 10:17:41

SEPERTI diketahui, sejak 1980-an pemerintah kembali mengikutsertakan masyarakat (travel) dalam penyelenggaraan haji. Ini adalah wujud kesempatan yang diberikan kepada masyarakat agar belajar dari masa lalu untuk berbenah diri dari kekurangan.

Secara umum operasional haji 2015 berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Walau ada beberapa kendala secara teknis yang terjadi di luar prediksi, seperti penyelesaian visa dengan penerapan e-hajj dan transportasi antarkota perhajian.

"Penyelenggaraan haji 2015 baru saja selesai dilaksanakan dan secara umum alhamdulillah berjalan baik dan lancar. Namun tentu ada catatan yang perlu mendapat perhatian bagi kita semua, baik pemerintah maupun Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil saat memberikan arahan dalam acara Evaluasi Penyelenggaraan Haji Khusus 2015 di salah satu hotel kawasan puncak Bogor, seperti dikutip dari kemenag.go.id, Kamis (12/11).

Hadir dalam acara itu para eselon dua dan tiga di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, pengurus asosiasi haji dan umrah, pimpinan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dan peserta evaluasi lainnya.
Dalam operasional penyelenggaraan haji khusus 2015, ada catatan yang menjadi perhatian seperti pengisian kuota, pengurusan barcode, e-hajj, akomodasi, katering, dan transportasi. "Catatan inilah yang menjadi perhatian bersama, agar menjadi bahan evaluasi untuk pembenahan pada operasional haji khusus mendatang," kata Djamil.

Sebagai mitra pemerintah dan mandat undang-undang bahwa masyarakat bisa berperan serta menyelenggarakan haji, medianya adalah PIHK. Masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan ONH plus, yaitu travel yang berizin resmi dari pemerintah.

Setiap tahun ada saja kekurangan dari kekhususan layanan yang diberikan PIHK ini. Kurang kesadaran memberikan pelayanan terbaik kepada jemaahnya menjadi sorotan masyarakat dan DPR.

"PIHK kurang menyadari bahwa pelayanan yang diberikannya mendapat sorotan dari masyarakat dan DPR. Penyediaan hotel kurang memadai, satu kamar ditempati lebih dari empat orang, pelayanan maktab juga kurang dan layanan kesehatan juga belum optimal. Terkait ini, pemerintah akan menindak tegas PIHK yang terbukti lalai dan sengaja tidak memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan," tegas Djamil.

Djamil juga mengajak dan mengingatkan seluruh PIHK agar patuh terhadap aturan dan tidak mencoba melakukan perbuatan melawan hukum. "Evaluasi haji khusus ini menjadi muhasabah kita bersama untuk menguatkan tekad dan keyakinan dalam melayani jemaah haji khusus dengan baik. Pelayanan itu harus sesuai perjanjian dengan jemaah dan tentu juga harus sesuai aturan," tutup Djamil.

Ibadah umrah

Pasca operasional haji selesai, pelaksanaan perjalanan ibadah umrah yang dilakukan oleh travel berizin resmi dari Kementerian Agama (Kemenag), kembali akan ramai hingga menjelang operasional haji tahun depan.

Bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umrah, Juni lalu Kemenag meluncurkan Gerakan Nasional 5 Pasti Umrah untuk memberikan perlindungan kepada jemaah umrah. Bagi travel yang tidak memiliki izin pun, Kemenag sudah bekerjasama dengan Polri untuk dilakukan penertiban.

Aspek perindungan ini menjadi penting kepada jemaah umrah untuk mendapat pelayanan yang baik. Saat haji.kemenag.go.id mewawancarai ustaz kondang Yusuf Mansyur tentang hal ini, dia berpendapat bahwa semua jemaah umrah menginginkan pelayanan yang menenangkan, menentramkan dan menyenangkan.

“Tugasnya pemerintah kan memberikan perlindungan, dan orang-orang yang mau umrah itu kan pengen pelayanan yang menenangkan yang menentramkan bukan hanya menyenangkan. Kaitan dengan ketenangan dan kenyamanan ini juga kan ada kaitannya soal regulasi. Bayangin ya, kalau tiba-tiba kemudian ada pemeriksaan di bandara. Belum lagi malunya, padahal bukan kesalahan dia (jemaah umrah) dia kan sebagai jemaah, travelnya ternyata bodong enggak ada perizinannya,” kata Yusuf Mansyur saat selesai menandatangani Pakta Integritas travelnya sebagai Penyelenggara Perjalalan Ibadah Umrah (PPIU) di Gedung Sasana Amal Bhakti Kemenag Jakarta, Senin (9/11) lalu.

Ustaz Yusuf Mansyur menyadari bahwa tugas pemerintah sangat penting dan mendukung program pemerintah untuk menjamin agar pelayanan yang diberikan oleh travel yang berizin resmi sesuai dengan perjanjian antara jemaah dengan penyelenggaranya. “Saya mendukung, salah satu bentuk dukungan riil saya mengurus perizinan ini supaya bisa menjadi contoh,” kata Yusuf Mansyur.
Yusuf juga menghimbau kepada jemaah dan travel agar mematuhi aturan yang diberlakukan oleh Kemenag. Pun begitu, dia juga memberikan masukan kepada Kemenag agar menguatkan edukasi tentang penyelenggaraan umrah kepada masyarakat agar masyarakat dan travel mengetahuinya.

“Bisa jadi karena tidak tahu, saya juga pernah berposisi seperti itu ketika ada soal investasi patungan usaha. Tapi pemerintah kan bagus jadi yang tidak tahu ada sanksi, sanksi edukasi. Sanksi edukasi itulah yang membuat itu kemudian seseorang berkata ooo….begitu, kan kita datang bukan buat berantem, kita datang memberikan pengertian, nah yang mau dikasih pengertiannya mau mengerti enggak, itu tinggal pertanyaannya,” kata Yusuf.

Saat yang sama, Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirn Yanis kembali mengingatkan masyarakat untuk memastikan lima hal. Pertama, pastikan siapa biro perjalanan/travel apakah memiliki izin resmi atau tidak dengan mengecek www.haji.kemenag.go.id. Kedua, pastikan jadwal penerbangan/maskapainya. Ketiga, pastikan harga dan paket yang ditawarkan dari harga yang ditentukan. Keempat, pastikan hotelnya. Kelima, pastikan visanya.

“Jangan tergiur dengan biaya umrah murah. Umrah murah akan menjadi masalah di kemudian hari. Umrahlah dengan harga yang rasional dan pilih travel yang memiliki izin dari Kementerian Agama,” imbau Yanis. (efrie ch/”GM”)**

Baca Juga